Pemerintah Akan paksa Pemda Terapkan E-Government

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (berkacamata) dan Menpan - RB, Asman Abnur. (Foto: Ist)

MEJAHIJAU.NET, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara - Reformasi Birokrasi (Menpan - RB), Asman Abnur, akan memaksa Pemerintah daerah (Pemda) menerapkan E-Government base Program, untuk memastikan berjalanya program nasional di daerah.

Demikian dikatakan keduanya usai melakukan pertemuan di Kantor Kemenpan - RB di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Mei 2017.

"Tahun ini diharapkan bisa rampung, semua provinsi, kabupaten, dan kota harus punya sistem yang sama untuk mewujudkan transparansi perencanaan program anggaran, masalah barang dan jasa, retribusi pajak, serta pelayanan kepada masyarakat. Kalau semua sudah memakai sistem yang sama nanti komunikasi akan berjalan lancar," jelas Tjahjo kepada awak media.

Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya dan Menpan-RB perlu melakukan hal tersebut untuk memastikan kebijakan nasional akan berjalan di daerah melalui sinkronisasi E-Government Base Program.

Untuk itu, tambah Tjahjo, pihaknya dan Kemenpan - RB sepakat akan merumuskan 15 program dan 4 skala prioritas dalam mengintegrasikan birokrasi di pusat ke daerah melalui E-Government Base Program.

"Yang paling penting dari 15 program dan 4 skala prioritas itu adalah konektifitas dan sinergi sehingga pembangunan sumber daya manusia (SDM) berjenjang dan berlangsung tertib sesuai nawacita Presiden. Semoga tahun ini bisa diselesaikan," ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Menpan-RB Asman Abnur, dia mengatakan pihaknya dan Kemendagri   akan memaksa daerah yang belum mau melaksanakan E-Government Base Program untuk segera mengadakan program tersebut.

"Masih banyak yang tidak menerapkan program ini, padahal dengan program E-Government ini dapat menciptakan birokrasi yang bersih dan pelayanan masyarakat yang baik," kata Asman.

Jadi kalau ada daerah yang masih enggan menerapkan program E-Government, maka otomatis akan mendapatkan penilaian jelek secara nasional, tegasnya.

*/me