Ribuan Petani Ikan Jatiluhur Demo Tuntut Penghentian Penertiban Keramba Jaring Apung

MEJAHIJAU.NET, Purwakarta -  Ribuan petani Keramba Jaring Apung (KJA) Danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat melakukan aksi menuntut penghentian penertiban KJA, di depan Kantor Pemkab Purwakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Massa yang tergabung dalam Paguyuban Petani Ikan Keramba Jaring Apung (PPI-KJA) itu menuntut dicabutnya Surat Keputusan (SK) Bupati Purwakarta yang menjadi dasar hukum penertiban KJA di Waduk Jatiluhur.

Aksi massa itu yang diawali long march menuju kantor Bupati Purwakarta menyebabkan kemaceran di pusat kota, terutama di Jalan RE Martadinata dan Jalan Kusumaatmaja.

Pihak kepolisian terpaksa  melakukan pengalihan arus lalu lintas.

Para leader petani ikan itu bergantian melakukan orasi, yang pada intinya menuntut dicabutnya SK Bupati tentang penertiban KJA di Danau Waduk Jatiluhur.

"Kita menuntut Bupati agat mrncabut SK tersebut. Sebab, penggusuran kolam ikan di Jatiluhur akan menyebabkan puluhan ribu pengangguran. Sedikitnya 12.000 orang akan jadi pengangguran. Dan mereka punya keluarga yang harus dinafkahi," kata salah seorang Petani ikan Pipin Sopian dalam orasinya.

Karenanya, Pipin meminta agar pemerintah mengkaji ulang penertiban KJA di waduk Jatiluhur, karena bertentangan dengan program pengentasan kemiskinan, tegas dia.

Pada orasi tersebut juga diungkapkan penertiban KJA yang pilih kasih. Satgas dinilai tidak berlaku adil, karena yang ditertibkan hanya KJA milik petani kecil dan warga lokal. Sedangkan petani dengan modal besar asal Jakarta dan Bandung tidak ditertinkan.

"Satgas tidak adil, dan pilih kasih. Mengapa, penertiban hanya berlaku untuk petani kecil warga setempat. Sementara para pemilik KJA dalam skala besar yang juga berasal dari luar daerah, justru dibiarkan," kecam petani lainya, Yana Setiawan.

Yana meminta pemerintah daerah untuk mendengarkan tuntutan para petani. 

"Kita siap dialog duduk bersama-sama pemerintah untuk membahas dan mencari solusi dari persoalan ini. Kita juga siap mematuhi aturan, namun pemerintah punya tugas untuk memastikan warganya hidup secara layak,“ tegas Yana.

Perwakilan petani sempat diterima pihak Pemerintah Kabupaten Purwakarta, namun mereka kecewa, pasalnya Bupati dan wakilnya tidak berada di tempat.

"Kita kecewa, bupati dan wakilnya tidak berada di tempat. Tapi kami akan terus brrjuang hingga tuntutan kami dikabulkan. Bila perlu kami akan demo ke Istana di Jakarta dengan massa 100 atau 200 bus," kata Pipin, tokoh muda Purwakarta.

Sekedar untuk diketahui, saat ini KJA di Danau Waduk Jatiluhur berjumlah 32.000. Dan rencananya, semua akan ditertibkan oleh petugas gabungan dari polisi dan TNI hingga bersih.

.me