KKP Benahi Sistem Pendataan Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Perikanan Budidaya

MEJAHIJAUH.NET, YOGYAKARTA - Ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, relevan, dan dapat diandalkan baik di Tingkat Pusat, maupun Daerah, merupakan hal yang mutlak diperlukan, agar dapat menjadi basis pengambilan keputusan terkait dengan regulasi, proses bisnis, kesejahteraan pembudidaya ikan, kepentingan akademisi, dan penelitian, serta kepentingan masyarakat luas. 

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, saat membuka Rapat Analisis Kebutuhan Data, untuk Percepatan Pembangunan Perikanan Budidaya, dan Dukungan Big Data Kementerian Kelautan, dan Perikanan (KKP) pada Kamis (17/09/2020) kemarin.

Dalam rapat ini, turut hadir Koordinator Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Daya Saing SDM, Inovasi Teknologi, dan Riset, beserta Tim penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, Komisi Pemangku Kepentingan, dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta p

Pejabat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB).

“Dengan adanya atensi khusus yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, kepada Subsektor Akuakultur, perlu dilakukan analisa terhadap kebutuhan akan data, agar dapat mendukung pengambilan kebijakan,vdan keputusan berbasis data _(data-based policy)_” sambung Slamet.

Menurut Slamet, kerjasama, dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah harus terus dijalin, karena basis pembangunan perikanan budidaya ada di Daerah.

Dengan adanya harmonisasi yang dilakukan antara Pusat, dan Daerah, akan menjamin ketersediaan data yang lebih akurat.

“Selain perbaikan sistem pendataan, beberapa program utama yang sedang diupayakan oleh DJPB dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan budidaya adalah penataan kawasan budidaya yang berupa kawasan riil bukan hanya dalam bentuk layout. Paradigma yang akan dibangun dalam basis kawasan pengembangan perikanan budidaya adalah setiap pembudidaya bertanggung jawab tidak hanya terhadap tambaknya sendiri, melainkan turut peduli dengan lingkungan, maupun tambak yang ada di sekitarnya, sehingga menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Guna mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan edukasi kepada pelaku usaha dalam satu kawasan, serta perlu untuk dibentuk manajemen kawasan yang profesional” beber Slamet.

Program lainnya yang juga tidak kalah penting menurut Slamet ialah harmonisasi perizinan usaha agar tidak memberatkan masyarakat khususnya pembudidaya. 

KKP,  bersama dengan Kantor Staf Presiden, dan Kemenko Kemaritiman, dan Investasi, tengah menggarap penyederhanaan perizinan, dan  meninjau ulang peraturan yang dapat menghambat percepatan proses perizinan. 

“Program berikutnya adalah penataan sistem logistik perbenihan, dimana pada saat ini ketersediaan benih yang ada di daerah masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan di Daerah tersebut. Guna mengatasi masalah tersebut, perlu dibangun sistem logistik perbenihan agar dikembangkan sistem perbenihan yang tepat di kawasan industri perikanan budidaya, termasuk turunannya seperti pembudidayaan cacing sutera. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pembudidaya untuk mendapatkan benih beserta pakannya, khususnya di Daerah Luar Jawa” kata Slamet.

Slamet, juga memaparkan mengenai program peningkatan inovasi teknologi produksi, dan pengembangan budidaya komoditas bernilai ekonomis tinggi, seperti ikan kobia, udang merguensis, lobster, ikan gabus, ikan belida, dan udang galah. 

Teknologi produksi seperti _Recirculating Aquaculture System_ (RAS), teknologi Microbubble, budidaya pakan alami dalam ruang sistem intensif yang meningkatkan produktifitas pakan alami perlu untuk terus didorong dan dimasyarakatkan.

“Guna mengusung semangat 4.0, aplikasi digitalisasi sarana dan prasarana budidaya juga telah mulai dikenalkan kepada pembudidaya. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya kampung digital akuakultur seperti di Indramayu serta pengembangan _Millenial Shrimp Farm_ sebagai percontohan budidaya udang dengan implementasi sarana yang modern yang ada di BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo” jelas Slamet.

Slamet, menambahkan bahwa program berikut yang juga esensial ialah peningkatan infrastruktur perikanan budidaya. Selain termasuk dalam penataan kawasan, rehabilitasi tambak, jalan produksi dan saluran irigasi, perbaikan infrastruktur sarana maupun prasarana juga dibutuhkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai ujung tombak KKP di lapangan. 

“Kami juga telah mendapatkan beberapa tawaran hibah lahan dari beberapa Bupati di daerah untuk dapat dibangun UPT baru, semoga dapat direalisasikan dan menjadi pemicu pertumbuhan akuakultur di daerah“pungkas Slamet.

Sementara itu Koordinator Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Daya Saing SDM, Inovasi Teknologi dan Riset, Rokhmin Dahuri,  pada acara yang sama menyatakan bahwa akuakultur merupakan obat mujarab bagi bangsa untuk dapat mengatasi permasalahan seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan pangan.

“Pembangunan sektor perikanan ke depan bertujuan untuk mewujudkan perikanan budidaya yang produktif, efisien, berdaya saing, mensejahterakan dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan solusi nyata untuk mengatasi berbagai permasalahan, memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi tantangan serta mendayagunakan potensi pembangunan yang tersedia yang merupakan tanggung jawab dari KKP” lanjut Rokhmin.

Rokhmin, menilai bahwa pengaplikasian teknologi dalam perikanan budidaya merupakan sebuah keharusan, karena di dunia maju, penggunaan teknologi 4.0 sudah merasuk ke dalam akuakultur, sehingga kita harus terus adaptif dengan perubahan yang ada.

“Pembuatan big data yang akan dilakukan KKP akan divalidasi dan diverifikasi oleh para pakar dari perguruan tinggi seluruh indonesia agar dapat menjadi model pertama di Indonesia yang dapat menyajikan data secara integratif dan dinamis.” tutup Rokhmin.

Senada dengan Rokhmin, Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi Maritim, Laode M. Kamaludin, berujar bahwa pembangunan pohon informasi perikanan terintegrasi dapat menunjang visi dan misi Presiden serta secara langsung mendukung tupoksi dari KKP. 

“Pohon informasi perikanan terintegrasi merupakan suatu strategi manajemen berbasis big data dan _Internet of Things_, atau yang lebih kita kenal dengan teknologi informasi, untuk mengolah data menjadi informasi terintegrasi yang diperlukan  dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil dapat terkait dengan regulasi, bisnis proses, kesejahteraan pelaku utama perikanan, maupun kepentingan masyarakat umum dan kaum akademisi serta peneliti” jelas Laode.

Laode, juga menambahkan bahwa kunci keberhasilan big data sebagai penopang kinerja KKP diantaranya ialah dengan menetapkan alur proses dari hulu hingga hilir, menetapkan mekanisme dan evaluasi daya dukung perairan secara periodik, pendataan seluruh pelaku utama dan stakeholder secara terintegrasi, pelatihan dan sertifikasi kepada tenaga pendamping dan verifikator, serta membangun sistem pelaporan yang transparan dan akurat.

“Jika prioritas ini dapat segera diselesaikan, big data akan memiliki peran yang penting dalam mendukung kemajuan perikanan budidaya” pungkas Laode. (BE)